BANJARMASIN - MBN, Menyikapi tuntutan Nelayan yang mengeluhkan dugaan penyimpangan Bahan Bakar Minyak Nelayan, Pemerintah daerah tetap memberikan rekomendasi agar nelayan yang belum memiliki dokumen resmi tetap dapat memperoleh BBM subsidi sehingga mereka tetap bisa melaut.
Sementara itu, DKPP juga telah menyiapkan program SIAP MELAUT guna membantu pengurusan dokumen kapal nelayan.
Hal ini dijelaskan Alfirial sebagai langkah penanganan persoalan nelayan di daerah itu.
Ketegangan kembali terjadi saat Rizki, perwakilan Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang sekaligus putra nelayan, menyampaikan pandangannya dalam forum tersebut. Ia menilai pengelola SPBUN seharusnya fokus menjalankan fungsi penyaluran BBM sesuai barcode rekomendasi dan pencatatan logbook, bukan mencampuri kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Rizki, persoalan distribusi BBM subsidi di Kuala Tambangan bukanlah masalah baru karena telah berulang kali dimediasi tanpa adanya perubahan yang signifikan. Ia meminta Pertamina dan aparat penegak hukum turun langsung melakukan audit serta mendengar keterangan para nelayan di lapangan.
“Kami sudah lelah dibohongi. Jangan hanya melihat data administrasi, tetapi lihat juga kenyataan di lapangan dan dengarkan suara nelayan,” tegas Rizki di hadapan forum.
Pernyataan tersebut diperkuat oleh salah satu perwakilan nelayan berinisial B yang mengaku pernah bekerja selama dua tahun di SPBUN tersebut. Ia mengaku memilih mengundurkan diri karena tidak sanggup menjalankan praktik yang menurutnya merugikan nelayan.
“Saya sering diperintahkan menjual BBM kepada pengepul. Saya memilih berhenti karena tidak tega jika harus menzalimi saudara sendiri. Saya siap memberikan kesaksian,” ungkapnya.
Meski perdebatan berlangsung cukup panjang dan memanas, Rapat tersebut belum menghasilkan keputusan tegas. Pihak Pertamina maupun aparat penegak hukum belum mengambil kesimpulan akhir terkait dugaan penyimpangan tersebut. Forum hanya menghasilkan rencana evaluasi terhadap operasional SPBUN agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Namun, sikap tersebut justru menuai kekecewaan dari para nelayan yang hadir. Mereka menilai langkah evaluasi belum cukup menjawab keresahan masyarakat, terlebih dugaan penyimpangan disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Aliansi mahasiswa akan terus akan kawal kasus ini dan mendesak pihak Pertamina koperaktif terhadap persoalan ini dengan adanya data dari Tim DKPP sudah jelas adanya penyalahgunaan dari pihak SPBUN di tambah data dari desa, serta keterangan masyarakat, namun pihak terkait tidak bisa untuk memberikan sanksi, pihak Pertamina di pertanyakan jelas jelas adanya selisih antara BBM yang di keluarkan Pertamina dan yang di saluran, pihak pengelola dengan di terima semua Nelayan,10 tahun terjadi,"namun pihak Pertamina tidak mau menerima data pendukung yang di berikan oleh perwakilan Nelayan desa Kuala Tambangan
“Kami seperti kehilangan kepercayaan. Rasanya pemerintah tidak mendengarkan suara nelayan kecil. Kalau pengelolanya masih tetap sama, kami khawatir tidak akan ada perubahan,” ujar salah seorang nelayan dengan nada kecewa kepada awak media.
Hingga berita ini diterbitkan, masyarakat nelayan Kuala Tambangan masih berharap Kementerian ESDM, PT Pertamina Patra Niaga, dan aparat penegak hukum segera melakukan audit menyeluruh serta mengambil langkah tegas terhadap dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi yang dinilai telah merugikan nelayan kecil di wilayah pesisir tersebut selama bertahun-tahun.
(Tim)